1. Tujuan Dan Kegiatan Usaha Yayasan

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat
dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah
yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan
tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup
orang lain.

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang
menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui
dan diterima keberadaannya.25

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun
2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan
berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan
masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar
hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula
difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya
sehingga kepentingan individulah yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa yayasan
melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan.
Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan
tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha
mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir – hampir tidak
terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan
komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan
bertumbuhanlah yayasan – yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana
tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi
yayasan itu sendiri, sehingga masing – masing pihak yang berkepentingan
menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri – sendiri sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan
berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan
akutabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang
– Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6
Agustus 2002 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang
diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.

26 L.Boedi Wahyono dan Suyud Margono, Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif Atau
Komersial, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,2001,Halaman 8

Pengundangan Undang – Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin
kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada
masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan
sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan.

Tujuan dari Undang – Undang ini, memberikan pemisahan antara peran
yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai
pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal
maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan
tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada
larangan terhadap organ yayasan.26

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan jelas menegaskan bahwa Yayasan
harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pada pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan
suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001
menyebutkan :

” Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian
maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut
serta dalam suatu badan usaha.”
27 Chatamarrasjid Ais, Op. Cit, halaman 51

Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal (3) ini
tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan tidak dapat
digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsung
melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau
melalui badan usaha lain dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.

Pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

” Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan
maksud dan tujuan yayasan.”

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus bertujuan sosial,
keagamaan dan kemanusiaan, dimana yayasan boleh melakukan kegiatan usaha
asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan diperuntukkan
untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini
diperlukan agar yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan
pihak lain.27

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 200 jo Undang – Undang Nomor
28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

”Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang –
undangan yang berlaku.”
Dalam penjelasan Pasal 8 (delapan) ini, dijelaskan bahwa cakupan kegiatan
usaha yayasan menyangkut Hak Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan
28 Ningrum N Sirait,, Diktat Mata Kuliah Hukum Perusahaan ,Magister Kenotariatan
Usu,2008
konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dari
penjelasan itu, kita dapat menyatakan bahwa tujuan dari sebuah yayasan adalah
meningkatkan derajat hidup orang banyak atau mensejahterakan masyarakat.
Mengentaskan kemiskinan, memajukan kesehatan, dan memajukan pendidikan
merupakan kegiatan usaha yang harus menjadi prioritas bagi yayasan.

Semua tujuan yayasan diharapkan berakhir pada aspek kepentingan umum/
kemanfaatan publik sebagaimana maksud dan tujuan yayasan yang seharusnya.

Sebagai perbandingan di Inggris difinisi dari tujuan sosial, keagamaan dan
kemanusiaan ini, sering kali dikaitkan dengan pengertian charity atau sosial

Di Inggris dalam Charitable Uses Acts of 1601 mengemukakan ada 4
klasifikasi dari Charity yaitu mengatasi kemiskinan (The Relief Of Poverty),
memajukan pendidikan (The Advancement of Education), memajukan agama (The
Advancement Of religion), dan tujuan – tujuan lain untuk kepentingan umum (And
Other Purpose of Beneficial to The Community).28

Pada klasifikasi diatas mencakup aspek kepentingan umum atau kemanfaatan
bagi publik umumnya. Jadi, suatu sumbangan atau kegiatan bersifat charitable (
sosial ) dan kemanusiaan bila ia bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

Yayasan tujuannya bersifar sosial, keagamaan dan kemanusiaan,namun
Undang – Undang tidak melarang yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha.namun
tidak semata – mata untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan
29 Edi Suharto,Pekerjaan Sosial Industri,CSR Dan ComDev,
Http://pkbl.bumn.go.id/file/PSICSR ComDev-edi%20suharto.pdf.

poliklinik atau rumah sakit. Undang – Undang menghendaki rumah sakit atau
poliklinik berbentuk yayasan, namun jika dilihat dari kegiatan usahanya, rumah sakit
atau poliklinik ditujukan juga untuk mencari laba, namun tujuan yayasan itu bersifat
sosial dan kemanusiaan. Jadi disini rumah sakit tidak dapat dikatagorikan untuk
mencari keuntungan tetapi bertujuan untuk sesuatu yang idiil atau filantropis atau
amal walaupun tidak mustahil yayasan itu mendapat keuntungan.

Yayasan sebagai philantropis adalah suatu kegiatan yang diminati menuju
kesejahteraan masyarakat. Arti dari philantropis itu adalah kedermawanan sosial,
yang dijalankan dalam kerangka kesadaran dan kesepakatan perusahaan dalam
menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. 29Contoh lain dalam pencapaian nilai
philantropis pada yayasan adalah melalui yayasan yang dirikan oleh perusahaan atau
group perusahaan. untuk pencapaian program Corporate Social Responcibility (CSR).
Perusahaanlah yang menyediakan modal awal, dana rutin atau dana abadi pada
yayasan yang didirikannya. Yayasan ini lah yang menjalankan program CSR
perusahaan yang terdorong untuk menolong sesama dan memperjuangkan
pemerataan sosial.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001, diterangkan
bahwa kegiatan usaha yayasan penting dilakukan dalam rangka tercapainya maksud
dan tujuan yayasan. Agar yayasan bisa melakukan kegiatan usaha, yayasan
memerlukan wadah atau sarana. Untuk itu, yayasan diperbolehkan mendirikan badan
usaha supaya bisa melaksanakan kegiatan usahanya,.
Bahwa ketika mendirikan badan usaha, yayasan harus mengutamakan pendirian badan usaha yang memenuhi hajat
hidup orang banyak, misalnya badan usaha yang bergerak dibidang penanganan Hak
Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan
hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan dapat kita lihat bahwa disini bidang – bidang
usaha tersebut selalu berorientasi pada kepentingan publik. Di samping itu, dalam
mendirikan badan usaha tersebut organ yayasan perlu mempertimbangkan beberapa
hal berikut yaitu : badan usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum, badan usaha tidak melanggar kesusilaan, badan usaha itu tidak melanggar
aturan dan ketentuan yang berlaku pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun
2001.

2. Tata Cara Pendirian Yayasan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan
yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat,
kerena belum ada peraturan Undang – Undang yang mengatur tentang cara
mendirikan yayasan.

Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan terjadi dengan surat
pengakuan (akta) diantara para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang
dibuat dihadapan notaris. Dalam surat – surat itu ditentukan maksud dan tujuan,
nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan
30 Chaidir Ali, Badan Hukum, PT.Alumni, Bandung, 2005, halaman 88

31 Ibid, halaman 90

yayasan tersebut.30 Sehingga Pendirian suatu yayasan di dalam hukum perdata
disyaratkan dalam dua aspek yaitu:
a. Aspek material
i. harus ada suatu pemisahan kekayaan
ii. suatu tujuan yang jelas
iii. ada organisasi ( nama,susunan dan badan pengurus )
b. aspek formal, pendirian yayasan dengan akta otentik31