sby-dan-yayasan1jan-2011-yayasanProses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

Pengesahan akta Pendirian sebelum Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001
jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak ada aturan yang mewajibkan
yayasan melakukan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Kehakiman pada
saat itu untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Akibatnya banyak yayasan yang
tidak mengesahkan akta pendirian yayasannya,,, akibatnya yayasan tersebut
belum menjadi badan hukum. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum,
yayasan harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Namun setelah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka pembuatan akta pendirian yayasan dihadapan
notaris harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak
Azasi Manusia guna memperoleh status badan hukum.

Pengesahan akta pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri
yayasan. Tanpa ada pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena
yang disebut yayasan, sesuai dengan pengertian Undang Undang Yayasan, adalah
mutlak badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk
tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada menteri karena
segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum
yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara
tanggung renteng.

Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur pada
Pasal 11 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang isi pasal tersebut telah
mengalami perubahan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008. Jika pada
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 permohonan dapat dilakukan oleh pendiri
atau kuasanya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan
Hak Azasi Manusia atas nama menteri di wilayah kerjanya tempat kedudukan
yayasan, maka pada Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Yayasan Nomor 28 Tahun
2004 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan
Azasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan.

Perubahan Pasal 11 (sebelas) diatas telah mempertegas bahwa wewenang
untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri
Hukum Dan Hak Azasi Manusia, dan menyatakan bahwa notaris harus mengajukan
Gatot Supramono, Op.cit, halaman 40

permohonan untuk menjadi yayasan sebagai badan hukum tersebut. Hal ini
disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan
permohonan untuk menjadi badan hukum. Dengan ditetapkannya notaris yang
mengajukan permohonan kepada menteri maka ini merupakan cara negara memaksa
pendiri yayasan agar yayasan yang didirikan berstatus badan hukum.

Dengan ditetapkan oleh undang undang seorang notaris menjadi terikat
untuk menjalankan tugas mengurusi permohonan pengesahan akta pendirian yayasan
yang dibuatnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Dalam ketentuan
Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa
notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib menyampaikan permohonan
pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak
tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Disini notaris diberi batasan waktu
maksimal 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan akta pendirian

Waktu 10 (sepuluh) hari tergolong singkat, karena berpengaruh kepada pihak
pendiri yayasan, yang harus sudah siap membuat surat pemohonan pengesahan ketika
menandatangani akta tersebut. Maka dalam praktek diantara para notaris yang
berpraktek ketika pendiri yayasan menghadap untuk membuat akta pendiri yayasan,
menawarkan sekaligus satu paket dengan surat permohonan pengesahan akta tersebut
sehinggan pendiri yayasan tidak merasa repot, dan tinggal membubuhkan tanda
tangan.
Permohonan yang diajukan oleh notaris kepada menteri dilakukan secara
tertulis ini juga diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun
2004.

Setelah permohonan pengesahan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak
Azasi Manusia, Pasal 11 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa
dalam memproses permohonan itu Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi
terkait dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
Pengertian dari instansi terkait disini dapat dilihat dari kegiatan yayasan dalam
mencapai maksud dan tujuanya. Jika kegiatannya menyangkut bidang kesehatan,
Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia dapat meminta pertimbangan Menteri
Kesehatan, jika di bidang keagamaan, dapat meminta pertimbangan kepada Menteri
Agama dan sebagainya.

Instansi terkait diwajibkan memberikan petimbangan dimaksud dalam tempo
14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi
tersebut. Namun meminta pertimbangan kepada instansi terkait bukan merupakan
keharusan jika menurut pertimbangan Menteri permohonan itu telah dapat diberikan
pengesahan, maka tidak perlu meminta pertimbangan dari instansi itu.

Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan setelah dipertimbangkan oleh
Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima
atau ditolak. Jika permohonan tersebut diterima, maka Menteri memberikan
pengesahan terhadap akta pendirian yayasan. Apabila permohonan pengesahan
ditolak maka alasan penolakan harus sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang
34 Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004.

35 Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatakan bahwa
permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang
berlaku dan peraturan pelaksanaannya

Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak, dilakukan dalam
jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan
secara lengkap. 34 Jika menteri dalam memproses permohonan itu meminta
pertimbangan dari instansi terkait maka pemberian atau penolakan dilakukan dalam
tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan
tersebut diterima.

Apabila permohonan pengesahan di tolak oleh Menteri, menteri wajib
memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai
penolakan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut.35 Alasan penolakan
permohonan pengesahan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Undang Undang dan atau Peraturan Pelaksananya. Meski
telah diatur demikian, namun belum ada kepastian hukum jika dalam waktu yang
telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari belum diterima permohonan itu secara
lengkap Menteri belum memberikan jawaban. Sehingga ini menimbulkan tidak
adanya kepastian hukum, seharusnya ada pengaturan, bahwa jika seandainya dalam
jangka waktu tersebut Menteri tidak memberikan jawaban tentang diterima atau
Anwar Borahima,Op .Cit, halaman 47
Gatot Supramono, Op.cit, halaman 42

tidaknya permohonan pengesahan itu, maka permohonan pengesahan itu dianggap
telah diterima oleh Menteri.

Dalam Undang Undang ini terlihat bahwa pada saat pemberitahuan
penolakan tanpa diketahui oleh notaris yang membuat akta pendirian. Suatu
permohonan pengesahan akta pendirian diajukan melalui notaris, setelah
mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tidak lagi
melalui notaris. Apakah sudah mendapat surat pemberitahuan dari menteri atau
belum, notaris yang pernah mengirim surat permohonan itu tidak tahu.
Demikian juga jika permohonan yayasan tersebut untuk menjadi badan hukum diterima,
Menteri juga langsung memberitahukan secara tertulis kepada pemohon, tidak lagi
melalui notaris yang membuat akta pendiriannya.

c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum

Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum pada saat sebelum adanya
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun
2004, dilakukan oleh pengurus yayasan, namun belum ada aturan aturan yang
memaksa untuk mengumumkan yayasan tersebut sebagai badan hukum. Sehingga
masyarakat tidak dapat mengetahui kegaitan apa yang dilakukan oleh yayasan
tersebut. Yayasan tidak bersifat transparan pada saat itu.

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan
Hak Azasi Manusia, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini
dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan
permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan
pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat.

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor
Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan
Anggaran Dasar yang disetujui. Namun pasal ini mengalami perubahan bunyi pada
Undang Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh menteri dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta
pendirian yayasan disahkan oleh menteri.

Disini dapat kita lihat bahwa waktu yang diberikan oleh undang undang
hanya 14 (empat belas) hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban
menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur
mengajukan permohonan pengumuman kerena pengumuman itu dilakukan secara
otomatis oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi kelalaian dari pengurus yayasan untuk
tidak mendaftarkan yayasannya di Tambahan Berita Negara.
120px-Logo_Pengayoman