Undang – Undang menetapkan ada dua keriteria bagi perubahan anggaran
dasar yaitu pertama dikatakan bahwa perubahan anggaran dasar meliputi ”nama” dan
”kegiatan” yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi
Manusia. Kedua bagi perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup
diberitahukan kepada Menteri.40

Berdasarkan kedua kriteria yang disebutkan diatas maka dapat dikatakan
bahwa perubahan anggaran dasar yayasan harus mendapat pengesahan dan atau
persetujuan Menteri sesuai dengan materi perubahan yang dilakukan. Akan tetapi
apabila hanya perubahan – perubahan lainnya, cukup hanya diberitahukan saja
kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tanpa harus dengan pengesahan.

Pada yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan sebagai badan hukum
berarti anggaran dasarnya juga belum mendapat pengesahan, berarti pengangkatan
anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan belum sah, karena belum
disahkan pada rapat Pembina.

Tanggung Jawab Pengurus Dalam Kegiatan Yayasan

Peranan Pengurus amat dominan pada suatu organisasi. Pada Yayasan
Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Sebelum
adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28
Tahun 2004, sering terjadi Pendiri merangkap sebagai Pengurus atau demikian
sebaliknya. Hal ini mengakibatkan sering timbulnya kepentingan pribadi dari
pengurus yayasan tersebut yang merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya.

Peran Pengurus dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Pengurus tidak boleh
merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan
dimaksud untuk meghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan
tanggung jawab antara Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang dapat merugikan
kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan
baik didalam maupun di luar yayasan. Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan
melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata – mata
untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun yang dapat diangkat menjadi
pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum.

Kewenangan pengurus meliputi :

a. Melaksanakan kepengurusan yayasan

b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.

d. Bersama – sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika
yayasan tidak lagi mempunyai pembina

e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk
jangka waktu tertentu
41 Anwar Borahima, Op. Cit, Halaman 222

42 Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

f. Menandatangani laporan tahunan bersama – sama dengan pengawas.

g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan

h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

Disini nampak bahwa pengurus mempunyai tugas dan kewenangan yaitu
melaksanakan kepengurusan dan mewakili yayasan. Sehubungan dengan tugas dan
kewenanagan tersebut, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus
bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan
tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar yayasan sehingga mengakibatkan
kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.41 Ketentuan ini merupakan konsekwensi
dari fidusiary relationship antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan.

Dapat diketahui bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang
– Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberi kebebasan kepada yayasan untuk
mengangkat anggota pengurus, yang tidak harus berasal dari dalam yayasan. Jika ada
anggota pengurus yang diangkat dari luar yayasan sama sekali tidak dilarang. Undang
– Undang Yayasan dalam hal ini menganut azas bebas dan terbuka dalam
pengangkatan pengurus. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau
pengawas.42 Larangan merangkap jabatan ini. menurut penjelasan Pasal 31 Ayat (3)
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, untuk menghindari kemungkinan
43 Pasal 32 dan 33 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004

tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pembina, pengurus,
pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) maupun Pasal 40 ayat (3) menghendaki agar
pengangkatan anggota pengurus maupun pengawas, syaratnya adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Namun bukan berarti semua
orang dapat diangkat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek
pendidikan dan pengalaman,aspek kemampuan dan tanggung jawab, aspek menejerial
dan profesional.

Pembina, pengurus dan pengawas dilarang merangkap jabatan dan masing –
masing harus bekerja secara profesional.

Pihak ketiga dapat mengawasi kerja dari organ yayasan tersebut, sebagai
bagian pengawasan dari luar untuk menyelesaikan permasalahan yayasan secara
represif. Jadi lembaga pemeriksaan di sini sebenarnya juga untuk menilai
profesionalitas personel organ yayasan.

Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat
Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 tahun dan ditentukan dalam
anggaran dasar, dan tidak ditentukan untuk berapa kali pengangkatan. Pengurus yang
baru harus meberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang
pergantian pengurus sebelumnya.43

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengurus yang tidak sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas permohonan
yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan
umum. Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh
pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina,
pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir .
Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian
pengurus diatur dalam anggaran dasar susunan pengurus sekurang kurang nya terdiri
dari atas :

1. Seorang ketua

2. Seorang sekretaris

3. Seorang bendahara

Dalam praktek, seorang ketua pengurus yayasan harus dapat menjadi penggerak
yayasan yang mendorong yayasan untuk bergerak mencapai maksud dan tujuannya.
Oleh karenanya sebelum berlakunya Undang – Undang Yayasan, biasanya yang
diangkat menjadi ketua yayasan adalah para pencetus tujuan yayasan dan para pendiri
yayasan dengan masa jabatan yang tidak dibatasi. Namun dengan berlakunya Undang
–Undang Yayasan, hal itu tidak dimungkinkan lagi oleh karena Undang – Undang
Yayasan telah secara tegas mengatur pembatasan masa jabatan dan mekanisme
pemberhentian dan penggantian pengurus yayasan termasuk didalamnya adalah ketua
pengurus yayasan.

44 Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

45 Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001