2. Tata Cara Pendirian Yayasan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan
yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat,
kerena belum ada peraturan Undang – Undang yang mengatur tentang cara
mendirikan yayasan.

Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan terjadi dengan surat
pengakuan (akta) diantara para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang
dibuat dihadapan notaris. Dalam surat – surat itu ditentukan maksud dan tujuan,
nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan

30 Chaidir Ali, Badan Hukum, PT.Alumni, Bandung, 2005, halaman 88

31 Ibid, halaman 90

yayasan tersebut.30 Sehingga Pendirian suatu yayasan di dalam hukum perdata
disyaratkan dalam dua aspek yaitu:

a. Aspek material

i. harus ada suatu pemisahan kekayaan

ii. suatu tujuan yang jelas

iii. ada organisasi ( nama,susunan dan badan pengurus )

b. aspek formal, pendirian yayasan dengan akta otentik31

Pada saat sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku, umumnya yayasan
didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta
atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan – badan pemerintah
dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau
dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus
dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta
pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman
pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam
pendirian yayasan.

Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum
didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada
saat sebelum Undang – Undang Yayasan ada di Indonesia.

Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan

dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Ada tiga proses yang
perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu :

a. Proses Pendirian Yayasan

b. Proses Pengesahan Akta Yayasan

c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum

d. Proses Pendirian Yayasan

Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikan
yayasan yaitu :

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.

2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.

3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia

4. Harus memperoleh pengesahan menteri.

5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

7. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan
memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yang dmaksud
dengan ”orang” pada Pasal ini adalah orang perseorangan dan badan hukum. Berarti
yayasan hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan saja atau boleh badan hukum
saja.

Makna dari memisahkan harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa
pendiri bukanlah pemilik yayasan karena telah sejak awal semula memisahkan
sebagian dari kekayan pendirinya menjadi milik yayasan. Yayasan sebagai badan
hukum harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan yayasan digunakan untuk
kepentingan tujuan yayasan dibadang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini
yang harus menjadi perhatian dari pendiri yayasan. Pendiri yayasan ketika
mendirikan yayasan sudah memisahkan harta kekayaannya, untuk dijadikan kekayaan
awal yayasan. Oleh karena itu orang yang akan mendirikan yayasan harus memiliki
kekayaan yang cukup, dan kekayaan itu harus dipisahkan. Dengan memisahkan
kekayaannya tersebut dan kemudian mendirikan yayasan, maka harta tersebut sudah
beralih menjadi milik yayasan. Hal ini merupakan alasan untuk berpendapat bahwa
yayasan adalah milik masyarakat.

Yang dapat mendirikan yayasan bukan hanya semata – mata orang melainkan
juga badan hukum. Pasal 9 ayat (5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
dimungkinkan orang asing untuk mendirikan yayasan di Indonesia. Orang asing
tersebut dapat mendirikan sendiri atau secara bersama sama dalam arti sesama orang
asing atau bersama – sama dengan orang Indonesia.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu yayasan dapat didirikan oleh :

a. Satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indnesia), orang Asing
(Warga Negara Asing)

32 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Op. Cit, Halaman 7

b. Lebih dari satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang
Asing (Warga Negara Asing), orang Indonesia beserta orang asing (Warga
Negara Indonesia bersama – sama Warga Negara Asing)

c. Satu badan hukum yaitu Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing

d. Lebih dari satu badan hukum yaitu badan – badan hukum Indonesia, badan –
badan hukum asing, badan hukum Indonesia bersama – sama badan hukum
asing.32

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yayasan tersebut dapat didrikan oleh
satu orang/badan hukum dan atau lebih dari satu orang/badan hukum, maka dapat
dikatakan bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang dan atau beberapa orang
atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum.

Selain pendirian yayasan dilakukan dengan kehendak seseorang, dalam Pasal
9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur juga tentang pendirian
yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat. Hal ini dapat terjadi jika
seseoarang menerima surat wasiat yang isinya adalah mengenai pendirian suatu
yayasan. Dimana isi dari surat wasiat tersebut tentang pendirian yayasan, dan
dicantumkan mengenai harta peninggalan yang dapat dijadikan kekayaan awal
yayasan.

Hal ini menjadi kewajiban bagi si penerima wasiat untuk melaksanakan
wasiat mendirikan Yayasan. Dimana sipenerima wasiat mewakili pemberi wasiat.
Dalam hubungan ini, bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan
maksud pemberi wasiat untuk mendirikan Yayasan, atas permintaan pihak yang
berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat
untuk melaksanakan wasiat tersebut. Ini dapat kita lihat pada Pasal 10 Undang –
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Selanjutnya dalam mendirikan Yayasan adalah akta pendirinya dituangkan
dalam akta notaris seperti tertera pada Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16
Tahun 2001 Pendiri Yayasan harus datang menghadap ke notaris untuk membuat
Akta Pendirian Yayasan. Akta Pendirian harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
Walaupun yang mendirikan yayasan itu orang asing, akta pendiriannya tetap
menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh dengan bahasa Inggris atau bahasa asing
lainnya. Hal ini berarti tanpa adanya akta notaris, maka pendirian yayasan tidak
pernah ada.

Namun pada Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan mengatakan bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan,
pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pemberian kuasa ini
dimaksudkan bahwa pendiri boleh tidak hadir dengan diwakilkan kepada orang lain
dengan membuat dan memberika surat kuasa yang sah, dan dalam surat kuasa harus
disebutkan dengan tegas bahwa orang yang mewakili pendiri diberi kuasa untuk
menghadap notaris dengan kepentingan membuat akta pendirian Yayasan.

Hal ini dibenarkan oleh hukum, sebab perbuatan hukum dalam hal ini
pendirian yayasan merupakan perbuatan hukum dibidang perdata, sehingga
pemberian kuasa dalam melakukan pendirian diperbolehkan, meskipun sebenarnya
undang – undang tidak mengisyaratkan bentuk pemberian kuasa, namun sebaliknya
pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis.
Isi dari akta pendirian itu adalah Anggaran Dasar Yayasan seperti ternyata
dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Sedangkan jumlah minimum harta kekayaan awal yayasan yang dipisahkan dari
kekayaan pribadi Pendiri paling sedikit senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
ini diatur pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Tentang Yayasan.

Setelah akta dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris tahap berikutnya
adalah mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi
Manusia. Pengesahan tersebut bertujuan agar yayasan memperoleh status badan
hukum.

b. Proses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

Pengesahan akta Pendirian sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak ada aturan yang mewajibkan
yayasan melakukan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Kehakiman pada
saat itu untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Akibatnya banyak yayasan
tidak mengesahkan akta pendirian yayasannya tersebut sehingga yayasan tersebut
belum menjadi badan hukum. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum,
yayasan harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Namun setelah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka pembuatan akta pendirian yayasan dihadapan
notaris harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak
Azasi Manusia guna memperoleh status badan hukum.

Pengesahan akta pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri
yayasan. Tanpa ada pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena
yang disebut yayasan, sesuai dengan pengertian Undang – Undang Yayasan, adalah
mutlak badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk
tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada menteri karena
segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum
yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara
tanggung renteng.

Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur pada
Pasal 11 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang isi pasal tersebut telah
mengalami perubahan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008. Jika pada
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 permohonan dapat dilakukan oleh pendiri
atau kuasanya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan
Hak Azasi Manusia atas nama menteri di wilayah kerjanya tempat kedudukan
yayasan, maka pada Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun
2004 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan
Azasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan.

Perubahan Pasal 11 (sebelas) diatas telah mempertegas bahwa wewenang
untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri
Hukum Dan Hak Azasi Manusia, dan menyatakan bahwa notaris harus mengajukan

33 Gatot Supramono, Op.cit, halaman 40

permohonan untuk menjadi yayasan sebagai badan hukum tersebut. Hal ini
disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan
permohonan untuk menjadi badan hukum. Dengan ditetapkannya notaris yang
mengajukan permohonan kepada menteri maka ini merupakan cara negara memaksa
pendiri yayasan agar yayasan yang didirikan berstatus badan hukum.

Dengan ditetapkan oleh undang – undang seorang notaris menjadi terikat
untuk menjalankan tugas mengurusi permohonan pengesahan akta pendirian yayasan
yang dibuatnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Dalam ketentuan
Pasal 11 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa
notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib menyampaikan permohonan
pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak
tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Disini notaris diberi batasan waktu
maksimal 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan akta pendirian

Waktu 10 (sepuluh) hari tergolong singkat, karena berpengaruh kepada pihak
pendiri yayasan, yang harus sudah siap membuat surat pemohonan pengesahan ketika
menandatangani akta tersebut. Maka dalam praktek diantara para notaris yang
berpraktek ketika pendiri yayasan menghadap untuk membuat akta pendiri yayasan,
menawarkan sekaligus satu paket dengan surat permohonan pengesahan akta tersebut
sehinggan pendiri yayasan tidak merasa repot, dan tinggal membubuhkan tanda
tangan.33
Permohonan yang diajukan oleh notaris kepada menteri dilakukan secara
tertulis ini juga diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2004.

Setelah permohonan pengesahan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak
Azasi Manusia, Pasal 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa
dalam memproses permohonan itu Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi
terkait dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
Pengertian dari instansi terkait disini dapat dilihat dari kegiatan yayasan dalam
mencapai maksud dan tujuanya. Jika kegiatannya menyangkut bidang kesehatan,
Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia dapat meminta pertimbangan Menteri
Kesehatan, jika di bidang keagamaan, dapat meminta pertimbangan kepada Menteri
Agama dan sebagainya.

Instansi terkait diwajibkan memberikan petimbangan dimaksud dalam tempo
14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi
tersebut. Namun meminta pertimbangan kepada instansi terkait bukan merupakan
keharusan jika menurut pertimbangan Menteri permohonan itu telah dapat diberikan
pengesahan, maka tidak perlu meminta pertimbangan dari instansi itu.

Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan setelah dipertimbangkan oleh
Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima
atau ditolak. Jika permohonan tersebut diterima, maka Menteri memberikan
pengesahan terhadap akta pendirian yayasan. Apabila permohonan pengesahan
ditolak maka alasan penolakan harus sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang –

34 Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004.

35 Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatakan bahwa
permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang
berlaku dan peraturan pelaksanaannya

Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak, dilakukan dalam
jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan
secara lengkap. 34 Jika menteri dalam memproses permohonan itu meminta
pertimbangan dari instansi terkait maka pemberian atau penolakan dilakukan dalam
tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan
tersebut diterima.

Apabila permohonan pengesahan di tolak oleh Menteri, menteri wajib
memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai
penolakan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut.35 Alasan penolakan
permohonan pengesahan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Undang – Undang dan atau Peraturan Pelaksananya. Meski
telah diatur demikian, namun belum ada kepastian hukum jika dalam waktu yang
telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari belum diterima permohonan itu secara
lengkap Menteri belum memberikan jawaban. Sehingga ini menimbulkan tidak
adanya kepastian hukum, seharusnya ada pengaturan, bahwa jika seandainya dalam
jangka waktu tersebut Menteri tidak memberikan jawaban tentang diterima atau

36Anwar Borahima,Op .Cit, halaman 47

37 Gatot Supramono, Op.cit, halaman 42

tidaknya permohonan pengesahan itu, maka permohonan pengesahan itu dianggap
telah diterima oleh Menteri.36

Dalam Undang – Undang ini terlihat bahwa pada saat pemberitahuan
penolakan tanpa diketahui oleh notaris yang membuat akta pendirian. Suatu
permohonan pengesahan akta pendirian diajukan melalui notaris, setelah
mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tidak lagi
melalui notaris. Apakah sudah mendapat surat pemberitahuan dari menteri atau
belum, notaris yang pernah mengirim surat permohonan itu tidak tahu.37 Demikian
juga jika permohonan yayasan tersebut untuk menjadi badan hukum diterima,
Menteri juga langsung memberitahukan secara tertulis kepada pemohon, tidak lagi
melalui notaris yang membuat akta pendiriannya.

c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum

Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum pada saat sebelum adanya
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2004, dilakukan oleh pengurus yayasan, namun belum ada aturan – aturan yang
memaksa untuk mengumumkan yayasan tersebut sebagai badan hukum. Sehingga
masyarakat tidak dapat mengetahui kegaitan apa yang dilakukan oleh yayasan
tersebut. Yayasan tidak bersifat transparan pada saat itu.

Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan

Hak Azasi Manusia, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini
dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan
permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan
pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat.

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor
Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan
Anggaran Dasar yang disetujui. Namun pasal ini mengalami perubahan bunyi pada
Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh menteri dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta
pendirian yayasan disahkan oleh menteri.

Disini dapat kita lihat bahwa waktu yang diberikan oleh undang – undang
hanya 14 (empat belas) hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban
menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur
mengajukan permohonan pengumuman kerena pengumuman itu dilakukan secara

otomatis oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi kelalaian dari pengurus yayasan untuk
tidak mendaftarkan yayasannya di Tambahan Berita Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan Anggaran Dasar yayasan harus dimuat
sekurang – kurangnya sebagai berikut :

a. Nama dan tempat kedudukan

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

c. Jangka waktu pendirian

d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam
bentuk uang atau benda.

e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.

f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina,
pengurus dan pengawas

g. Hak dan Kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas,

h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,

i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar,

j. Penggabungan dan pembubaran yayasan,

k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan adalah
pembubaran