Pada saat sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – KEDUDUKAN YAYASAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU

A. Dasar Hukum Yayasan

1. Sejarah Perundang – Undangan Tentang Yayasan.

Sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) sudah diakui, dan
diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum
dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan – aturan yang bersumber dari
kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk
berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan
sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan,
melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus,
dan Pengawas. Pada hal peranan yayasan di sektor sosial, pendididkan, dan agama
sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang – Undang pun yang mengatur secara
khusus tentang yayasan.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut Stichting, dalam KUH Perdata yang
berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai
dalam beberapa ketentuan KUHPerdata antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal
900 dan Pasal 1680.

Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, PT.Eresco, Bandung,
1993, halaman 165.

Dengan ketidak pastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk
menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat
untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba,
namun yayasan digunakan untuk usaha – usaha bisnis dan komersial dengan segala
aspek manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan
bertumbuhanlah yayasan – yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak
diimbangi dengan pertumbuhan Undang - Undang yang mengatur bagi yayasan itu
sendiri, sehingga masing – masing pihak yang berkepentingan menafsirkan
pengertian yayasan secara sendiri – sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan
berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan
akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1
(satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus
2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 disahkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004

tentang perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Cepatnya perubahan atas Undang – Undang yang mengatur tentang Yayasan ini
menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang
diperlukan oleh masyarakat.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang –
Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian
Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang –
Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Undang – undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang
benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban
hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan
prinsip keterbukaaan dan akuntabilitas.. Undang – Undang ini menegaskan bahwa
yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan
formal yang ditentukan dalam undang – undang ini dan diharapkan akan menjadi
dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan

2. Badan Hukum Yayasan

Sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2004 ada, tidak ada yang mengatur tentang badan hukum yayasan,

Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, halaman
18

hanya dalam beberapa Pasal pada KUHPerdata yang menyinggung adanya lembaga
yayasan seperti Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdata.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Yayasan adalah badan atau
organisasi yang bergerak dibidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan
tidak mencari keuntungan

Yayasan dalam Bahasa Belanda disebut dengan Stichting, adalah suatu badan
hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas,
dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero, yayasan adalah badan
hukum tanpa diperlukan campur tangan pemerintah.

Menurut Soebekti pengertian badan hukum yaitu suatu badan atau
perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti
menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka
hakim.

Menurut Teori Fiksi yang dipelopori oleh Sarjana Von Savigny, bahwa hanya
manusia saja yang mempunyai kehendak. Menurut alam manusia selalu subjek
hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selalu subjek
hukum diperhitungkan sama dengan manusia, jadi orang bersikap seolah – olah ada
subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan
perbuatan – perbuatan sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakilnya.
Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan

H.P.Pangabean, Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan ( Termasuk Aset
Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman 10.

merupakan suatu hal yang kongkrit, jadi karena suatu abstraksi maka tidak mungkin
menjadi suatu subjek dari hubungan hukum sebab hukum memberi hak – hak kepada
yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan
hukum semata – mata hanya buatan pemerintah atau negara. Kecuali negara badan
hukum itu fiksi yakni suatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya
dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal.

Menurut Scholten, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai harta
kekayaan sendiri yang bersal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan
tertentu,dan mempunyai organ yayasan.20 Menurutnya yayasan adalah badan hukum
yang memenuhi unsur – unsur :

a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan
hukum pemisahan.

b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)

c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termaktup dalam
Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/197321. Dalam
putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan judex factie
sebagai berikut :

a. Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B, didirikan di Jakarta dengan nama “
Stichting Pensiunfonds H.M.B, Indonesie” dan bertujuan untuk menjamin
keuangan para anggotanya.

b. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B

c. Bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B,
dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi NV.H.M.B.

d. Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan didalam dan di luar
pengadilan.

e. Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah
dari NV.H.M.B (akte hibah)

f. Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini maka kedudukan yayasan sebagai
badan hukum telah mempunyai kepastian hukum dalam hukum di Indonesia.

Sebelum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, status badan hukum
yayasan tidak memberikan kepastian hukum apakah yayasan tersebut merupakan
badan hukum atau bukan badan hukum sehingga dalam masyarakat terdapat
penafsiran bahwa yayasan merupakan badan hukum atau penafsiran yayasan bukan
badan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas sudah jelas bahwa yayasan
merupakan badan hukum, tetapi yang belum jelas adalah bagaimana tata cara
menurut hukum yang harus dipenuhi oleh yayasan untuk mendirikan yayasan dan
bagaimana cara memperoleh status badan hukum tersebut.

Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan
biasanya dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan dari milik para
pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan. Kebiasaan yang terjadi akta notaris
tersebut tidak didaftarkan atau didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri setempat.

Kedudukan yayasan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah
sebagai Badan Hukum. Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001
dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibadang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan adanya
ketentuan tertulis ini telah secara jelas menyatakan Yayasan adalah badan hukum

Jika kita melihat pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan, yayasan mempunyai unsur – unsur sebagai berikut bahwa yayasan
adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan
pendirinya, tidak mempunyai anggota dimana yayasan mempunyai kekayaan sendiri.
Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan.

Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan disebutkan
bahwa pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan. Pendiri yayasan telah memisahkan
kekayaaannya untuk menjadi milik yayasan, sehingga pendiri tidak terikat lagi dan
tidak lagi memiliki hak atas kekayaan yang telah menjadi milik yayasan itu.

22 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004

23 Pasal 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004.

24 Pasal 24 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Kekayaan dan hasil kegiatan usaha yayasan tidak boleh dialihkan dan
dibagikan kepada organ yayasan. Jadi disini menjelaskan juga bahwa organ yayasan
bukan pemilik yayasan. Jadi kekayaan tersebut harus dipakai untuk mewujudkan
tujuan yayasan. Dimana tujuan yayasan itu sendiri diarahkan untuk kepentingan
masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarkatlah pemilik yayasan

Untuk mendapatkan status badan hukum yayasan maka memerlukan suatu
proses yaitu diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan
dilaksanakan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia maka
resmilah yayasan sebagai Badan Hukum karena ini merupakan sayarat mutlak
yayasan untuk diakui sebagai badan hukum.

Fungsi pengesahan ini adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum
sehingga badan hukum itu tidak bertentangan dengan Perundang – Undangan yang
ada, kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan, hal ini dimaksudkan agar
tidak ada penipuan.

Dari keterangan diatas jelas terlihat bahwa yayasan menjadi badan hukum
karena paksaan dari negara yaitu seperti terlihat pada Undang – Undang pada Pasal 1
angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatakan bahwa
Yayasan adalah badan hukum, hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh teori fiksi
yang dipelopori oleh Von Savigni yang mengatakan bahwa badan hukum adalah
semata – mata buatan negara. Jadi tanpa diatur oleh negara yayasan ini tidak
berbadan hukum.

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Hukum Yayasan Di Indonesia, Abadi,
Jakarta,2003,halaman 1

B. Pendirian Yayasan

1. Tujuan Dan Kegiatan Usaha Yayasan

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat
dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah
yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan
tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup
orang lain.

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang
menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui
dan diterima keberadaannya.

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun
2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan
berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan
masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar
hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula
difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya
sehingga kepentingan individulah yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa yayasan
melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan.
Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan
tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha
mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir – hampir tidak
terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan
komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan
bertumbuhanlah yayasan – yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana
tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi
yayasan itu sendiri, sehingga masing – masing pihak yang berkepentingan
menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri – sendiri sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan
berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan
akutabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang
– Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6
Agustus 2002 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang
diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.
L.Boedi Wahyono dan Suyud Margono, Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif Atau
Komersial, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,2001,Halaman 8

Pengundangan Undang – Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin
kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada
masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan
sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan.

Tujuan dari Undang – Undang ini, memberikan pemisahan antara peran
yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai
pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal
maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan
tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada
larangan terhadap organ yayasan.

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan jelas menegaskan bahwa Yayasan
harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pada pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001
memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan
suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001
menyebutkan :

” Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian
maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut
serta dalam suatu badan usaha.”
27 Chatamarrasjid Ais, Op. Cit, halaman 51

Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal (3) ini
tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan tidak dapat
digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsung
melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau
melalui badan usaha lain dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.

Pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

” Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan
maksud dan tujuan yayasan.”

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus bertujuan sosial,
keagamaan dan kemanusiaan, dimana yayasan boleh melakukan kegiatan usaha
asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan diperuntukkan
untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini
diperlukan agar yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan
pihak lain.

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 200 jo Undang – Undang Nomor
28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

”Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang –
undangan yang berlaku.”

Dalam penjelasan Pasal 8 (delapan) ini, dijelaskan bahwa cakupan kegiatan
usaha yayasan menyangkut Hak Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan
28 Ningrum N Sirait,, Diktat Mata Kuliah Hukum Perusahaan ,Magister Kenotariatan
Usu,2008

konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dari
penjelasan itu, kita dapat menyatakan bahwa tujuan dari sebuah yayasan adalah
meningkatkan derajat hidup orang banyak atau mensejahterakan masyarakat.
Mengentaskan kemiskinan, memajukan kesehatan, dan memajukan pendidikan
merupakan kegiatan usaha yang harus menjadi prioritas bagi yayasan.

Semua tujuan yayasan diharapkan berakhir pada aspek kepentingan umum/
kemanfaatan publik sebagaimana maksud dan tujuan yayasan yang seharusnya.

Sebagai perbandingan di Inggris difinisi dari tujuan sosial, keagamaan dan
kemanusiaan ini, sering kali dikaitkan dengan pengertian charity atau sosial

Di Inggris dalam Charitable Uses Acts of 1601 mengemukakan ada 4
klasifikasi dari Charity yaitu mengatasi kemiskinan (The Relief Of Poverty),
memajukan pendidikan (The Advancement of Education), memajukan agama (The
Advancement Of religion), dan tujuan – tujuan lain untuk kepentingan umum (And
Other Purpose of Beneficial to The Community).

Pada klasifikasi diatas mencakup aspek kepentingan umum atau kemanfaatan
bagi publik umumnya. Jadi, suatu sumbangan atau kegiatan bersifat charitable (
sosial ) dan kemanusiaan bila ia bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

Yayasan tujuannya bersifar sosial, keagamaan dan kemanusiaan,namun
Undang – Undang tidak melarang yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha.namun
tidak semata – mata untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan

Edi Suharto,Pekerjaan Sosial Industri,CSR Dan ComDev,
Http://pkbl.bumn.go.id/file/PSICSR ComDev-edi%20suharto.pdf.

poliklinik atau rumah sakit. Undang – Undang menghendaki rumah sakit atau
poliklinik berbentuk yayasan, namun jika dilihat dari kegiatan usahanya, rumah sakit
atau poliklinik ditujukan juga untuk mencari laba, namun tujuan yayasan itu bersifat
sosial dan kemanusiaan. Jadi disini rumah sakit tidak dapat dikatagorikan untuk
mencari keuntungan tetapi bertujuan untuk sesuatu yang idiil atau filantropis atau
amal walaupun tidak mustahil yayasan itu mendapat keuntungan.

Yayasan sebagai philantropis adalah suatu kegiatan yang diminati menuju
kesejahteraan masyarakat. Arti dari philantropis itu adalah kedermawanan sosial,
yang dijalankan dalam kerangka kesadaran dan kesepakatan perusahaan dalam
menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. 29Contoh lain dalam pencapaian nilai
philantropis pada yayasan adalah melalui yayasan yang dirikan oleh perusahaan atau
group perusahaan. untuk pencapaian program Corporate Social Responcibility (CSR).
Perusahaanlah yang menyediakan modal awal, dana rutin atau dana abadi pada
yayasan yang didirikannya. Yayasan ini lah yang menjalankan program CSR
perusahaan yang terdorong untuk menolong sesama dan memperjuangkan
pemerataan sosial.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001, diterangkan
bahwa kegiatan usaha yayasan penting dilakukan dalam rangka tercapainya maksud
dan tujuan yayasan. Agar yayasan bisa melakukan kegiatan usaha, yayasan
memerlukan wadah atau sarana. Untuk itu, yayasan diperbolehkan mendirikan badan
usaha supaya bisa melaksanakan kegiatan usahanya,. Bahwa ketika mendirikan badan
usaha, yayasan harus mengutamakan pendirian badan usaha yang memenuhi hajat
hidup orang banyak, misalnya badan usaha yang bergerak dibidang penanganan Hak
Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan
hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan dapat kita lihat bahwa disini bidang – bidang
usaha tersebut selalu berorientasi pada kepentingan publik. Di samping itu, dalam
mendirikan badan usaha tersebut organ yayasan perlu mempertimbangkan beberapa
hal berikut yaitu : badan usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum, badan usaha tidak melanggar kesusilaan, badan usaha itu tidak melanggar
aturan dan ketentuan yang berlaku pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun
2001.

2. Tata Cara Pendirian Yayasan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2004, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan
yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat,
kerena belum ada peraturan Undang – Undang yang mengatur tentang cara
mendirikan yayasan.

sumber : Kajian ttg Yayasan (Universitas Andalas)