ANGGARAN DASAR
YAYASAN ANSHARUS SUNNAH GARUT
MUKADIMAH

Bismillahirrohmaanirrohiim,
Bahwa sesungguhnya terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dalam berfikir dan bertindak, dan sejahtera secara lahir dan batin yang dilingkupi dengan jiwa yang taqwa kepada Allah SWT dengan berpedoman pada ajaran Islam merupakan cita-cita luhur didirikannya Yayasan ANSHARUS SUNNAH.
Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, Yayasan ANSHARUS SUNNAH berkiprah dalam pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penyelenggaraan usaha-usaha yang menguntungkan dan halal, serta peningkatan gerakan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam upaya-upaya antara lain:
1. Melalui pendidikan non formal melalui pelatihan dan kursus
2. Melalui pemberian layanan kesehatan melalui klinik dan pos kesehatan
3. Melalui usaha-usaha produktif yang menguntungkan dan halal melalui usaha Perdagangan, Pertanian, Peternakan, perikanan, dan pelayanan jasa lainnya
4. Melalui kajian keagamaan dan pelayanan peribadatan berupa Pesantren , Masjid dan Badan amil zakat, infak sodaqoh.
Sehubungan dengan itu, dengan niat yang tulus dan dilandasi dengan dasar jiwa pengabdian yang tinggi yang mengedepankan semangat keikhlasan, kejujuran, dan kerukunan, serta dengan mengharap rahmat, hidayah, inayah, dan ridlo Allah SWT, Yayasan ANSHARUS SUNNAH bermaksud untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan Anggaran Dasar yang dibuat pertamakalinya pada tanggal 26 Juli 2010 dihadapan Notaris Rina Budiswara, SH di Bandung sebagai berikut ;
BABI
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Yayasan ini bernama YAYASAN ANSHARUS SUNNAH disingkat YAS dan selanjutnya disebut yayasan pada Anggaran dasar ini.
2. Yayasan berkedudukan Hukum di wilayah Indonesia.

BAB II
VISI dan MISI

Visi

Pasal 2
Menjadi sumber inspirasi pendidikan non formal bagi tercapainya masyarakat terdidik, sehat jasmani dan rokhani, serta berjiwa enterprenir dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang Rahmatan Lil Alamin.
Misi

Pasal 3
1. Mengembangkan pendidikan Islam yang aplikatif untuk menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terampil , bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya, serta berahlaqul karimah, berlandaskan ajaran Islam
2. Mengembangkan poliklinik klinik kesehatan , balai kesehatan ibu dan anak, dan pos-pos kesehatan yang representatif guna menunjang ketrampilan kader kesehatan dan usaha meningkatkan kesehatan masyarakat.
3. Mengembangkan unit-unit usaha guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, baik yang bersifat material maupun spiritual.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Maksud dan Tujuan

Pasal 4
Yayayasan ANSHARUS SUNNAH mempunyai maksud dan tujuan :
1. Menyelenggarakan dan memajukan pendidikan dan kegiatan agama melalui penyediaan sarana pendidikan dan atau pelatihan serta pembangunan tempat-tempat ibadah bekerjasama dengan pemerintah di pelbagai tingkatan serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
2. Menyelenggarakan dan memajukan Usaha Sosial, Ekonomi melalui Kopontren, Baitul Maal Tamwil (BMT), badan zakat, infaq dan sodaqoh bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga terkait.

Ruang lingkup Kegiatan

Pasal 5
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
1. Bidang Pendidikan, menyelenggarakan pendidikan non formal seperti home schooling dan kursus serta pelatihan ketrampilan
2.Bidang Sosial, Ekonomi dan Keagamaan :
a.menyelenggarakan Balai Kesehatan Ibu dan Anak, klinik dan pos kesehatan
b.menyelenggarakan pelatihan, kursus dan ketrampilan di bidang komunikasi seperti jurnalistik, dawah, public relations, bahasa , pertanian, perikanan, peternakan, komputer dan tata niaga
c.kopontren, majelis ta’lim, BMT dan menyalurkan kredit usaha melalui lembaga koperasi dan usaha ekonomi produktif lainnya untuk menunjang; tercapainya tujuan Yayasan;
d.menyelenggarakan Dawah Islamiah untuk meningkatkan pemahaman dan syi’ar keagamaan; e.menyelenggarakan layanan zakat, infaq, shodaqoh

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 6
Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah mulai berdiri pada tanggal 26 (dua puluh enam ) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) .

BAB V
KEKAYAAN

Pasal 7
Yayasan mempunyai kekayaan terdiri dari :
1. Modal awal berasal dari kekayan Pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. Aset tanah hak milik Bapak Oom Udamas seluas … Ha, yang terletak di Kampung Rincang Desa Cigagede Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut
3. Tanah dan Bangunan milik seluas………m2 yang terletak di blok…………………………Desa……………………….…Kecamatan…………..……….dan seluruh fasiltas yang berada di atas lahan tersebut .

BAB VI
ORGAN YAYASAN

Pasal 8
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :
a. Pembina;
b. Pengurus; dan
c. Pengawas.

Pembina

Pasal 9
1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau pengawas.
2. Pembina terdiri dari unsur pendiri dan/atau wakil pendiri yang ditunjuk oleh rapat Pendiri atau rapat Pembina

Pasal 10
1. Pembina dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
2. Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota

Pasal 11
1. Masa jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Pembina selama 5 tahun
2. Setelah berakhir masa jabatannya, Ketua dan Sekretaris Pembina dapat dipilih kembali.

Pasal 12
1. Dalam hal anggota Pembina kosong, maka Pembina berhak menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
2. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
3. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

Tugas Dan Wewenang Pembina

Pasal 13
Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
a. Pembina berwenang :
-Memutuskan perubahan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah tangga Yayasan;
-menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga Yayasan;
-mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas Yayasan;
- mengesahkan program kerja dan rangcangan anggaran tahunan Yayasan yang diajukan oleh pengurus
b.melakukan pengawasan umum atas seluruh pengelolaan yang ada di Yayasan;
c. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Yayasan;
d. melakukan penilaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan Yayasan;
e.mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.menyelesaikan persoalan Yayasan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus dan
pengawas;
g.penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; dan
penunjukan likwidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

Pengurus

Pasal 14
1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

1. Pengurus yayasan terdiri dari :
a. seorang Ketua;
b. seorang Wakil Ketua;
c. beberapa Ketua Bidang
d. seorang Sekretaris;
e. seorang Bendahara; dan
f. beberapa anggota.

Pasal 15
1. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
2. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
3. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaiakan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
5. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.
6. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Tugas dan Wewenang Pengurus

Pasal 16
1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; dan
f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d. e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.
Pasal 17
1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Wakil ketua bersama seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal Ketua berhalangan dalam menjalankan tugas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua berlaku juga pada Wakil Ketua.
4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan.
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui rapat pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih untuk membentu pekerjaan yang bersifat temporal berdasarkan surat tugas, dan berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 18
1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan, serta mengesahkannya berdasarkan keputusan rapat pengurus.
2. Pengurus berwenang membuat atau menetapkan perubahan peraturan tentang pedoman organisasi masing-masing Pelaksana kegiatan Yayasan.
3. Pengurus berwenang melakukan koordinasi terhadap Pelaksana Kegiatan Yayasan yang ada.
4. Pengurus berwenang mengesahkan atau tidak mengesahkan program kerja dan rangcangan anggaran tahunan Pelaksana Kegiatan Yayasan.
5. Pengurus berwenang melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Pelaksana Kegiatan Yayasan
6. Pengurus berwenang melakukan penilaian dan Pengesahan laporan tahunan Pelaksana Kegiatan Yayasan.

Pasal 19
Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
b. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; dan
c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang teralifiasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
Pasal 20
1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang atau beberapa orang anggota Pengurus bertentangan dengan kepentingan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal seorang atau beberapa orang anggota Pengurus tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

Pengawas
Pasal 21
1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan umum dan memberi nasihat kepada Pengurus dan Pelaksana Kegiatan Yayasan dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Pengawas dan salah satunya diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 22
1. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
2. Dalam hal semua Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara pengawasan Yayasan diurus oleh Pengurus.
3. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana KegiatanYayasan.
6. Pengawas dapat menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pembina.

Tugas dan Wewenang Pengawas

Pasal 23
1. Pengawas wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

Pasal 24
Pengawas berwenang :
a. Menetapkan kebijakan pengawasan secara umum pada seluruh kegiatan Yayasan;
b. menetapkan kebijakan pengawasan non keuangan bidang tertentu pada kegiatan Yayasan;
c. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal pada seluruh kegiatan Yayasan;
d. mengevaluasi hasil pengawasan umum dan / atau hasil pengawasan non keuangan bidang tertentu dan / atau hasil audit internal dan eksternal penyelenggaraan Yayasan;
e. mengambil kesimpulan atas hasil hasil pengawasan umum dan / atau hasil pengawasan non keuangan bidang tertentu dan atau hasil audit internal dan eksternal penyelenggaraan Yayasan;
f. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Yayasan;
g. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan atau Pelaksana Kegiatan Yayasan; dan
h. memberi peringatan dan/atau saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan kepada Pengurus dan/atau Pelaksana kegiatan Yayasan.

Pasal 25
1. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Pembina dengan keputusan rapat pembina wajib :
a. Mencabut keputusan pemberihentian sementara, atau
b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
6. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima), maka pemberhentian sementara batal hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali pada jabatannya semula.

Pelaksana Kegiatan Yayasan

Pasal 26
1. Pelaksana kegiatan yayasan adalah seorang atau lebih yang bertugas melaksanakan sebagian dari kegiatan pengurus pada bidang usaha tertentu untuk mewujudkan usahan usaha Yayasan.
2. Struktur organisasi bidang usaha Pelaksana Kegiatan Yayasan disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh peraturan khusus yang ditetapkan oleh pengurus dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan berhak menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.

Tugas, Hak Dan Wewenang Pelaksana Kegiatan Yayasan

Pasal 27
1. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan bidang usahanya.
2. Pelaksana Kegiatan Yayasan berhak mengangkat dan atau memberhentikan pimpinan organ pengelola dibawahnya, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan, peraturan tentang pedoman organisasi masing-masing Pelaksana kegiatan Yayasan, serta peraturan perundang-undangan; setelah mendapatkan pertimbangan dari Pengurus.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama kegiatan yang sesuai dengan kewenangannya.
4. Pelaksana kegiatan yayasan wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan bersama pengurus, untuk disahkan Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan, kepada Pengurus.
6. Pelaksana kegiatan Yayasan wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas melalui Pengurus.

Pasal 28
Pelaksana kegiatan Yayasan tidak berwenang untuk :
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Yayasan;
b. mengeluarkan atau mendayagunakan uang diluar Anggaran pendapatan dan belanja Pelaksana kegiatan Yayasan yang dikelolanya;
c. menggunakan kekayaan Yayasan untuk melakukan usaha diluar cakupan kegiatan usaha pada Pelaksana kegiatan Yayasan yang dikelolanya;
d. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan, untuk kepentingan pihak lain;
e. mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
f. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
g. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan ;
h. melakukan pengadaan barang pada kategori aset tetap dan/atau fasilitas tetap dan/atau barang berharga bergerak dan/atau pembangunan fisik dan/atau selain barang persediaan;
i. menghentikan cabang usaha yang telah ada atau mendirikan cabang usaha baru pada Pelaksana kegiatan Yayasan yang bersangkutan, tanpa mendapatkan persetujuan pengurus; dan
j. membuka rekening bank atas nama lembaga usaha pelaksana kegiatan Yayasan yang bersangkutan, tanpa mendapatkan persetujuan Pengurus.

Pasal 29
Pelaksana kegiatan Yayasan berhak :
a. mengajukan usul kepada pengurus agar meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan;
b. mengajukan usul penambahan aset tetap dan atau fasilitas tetap dan/atau barang berharga bergerak dan/atau bangunan fisik kepada pengurus.

BAB VII
TAHUN BUKU
Pasal 30
1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal pengesahan akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

BAB VIII
LAPORAN TAHUNAN
Pasal 31
1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
a. laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; dan
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yang telah diaudit.
c. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.
d. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
e. Laporan keuangan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan Yayasan
f. Ikhtisar laporan tahun yayasan disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 32
1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang Pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh jumlah Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 33
1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan diberitahukan kepada menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Pembina yang akan menunjuk kurator.

BAB X
PENGGABUNGAN
Pasal 34
1. Yayasan Unisma dapat melakukan penggabungan dengan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain yang memiliki kesamaan Visi, Misi, dan/atau Ideologi.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung memiliki kegiatan sejenis; dan
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan Akhlakul karimah.
d. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 35
1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua, sesuai dengan ketentuan rapat Pembina.

Pasal 36
1. Pengurus yayasan ANSHARUS SUNNAH dan Yayasan lain yang akan menerima atau yang akan bergabung, menyusun rancangan akta penggabungan.
1. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
2. Rancangan sebagaaimana dalam ayat (1) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
3. Pengurus Yayasan hasil penggabungan mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

Pasal 37
Penggabungan Yayasan yang diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 38
Yayasan bubar karena ;
a. Pembina menyatakan pembubaran diri;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
c. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
d. tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau
harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 39
1. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana ayat 1 huruf a, Pembina menunjuk kurator dan/atau pengurus Yayasan bersama utusan likuidator, untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana ayat 1 huruf b, angka 2 dan 3, Pengadilan menunjuk likuidator, untuk membereskan kekayaan Yayasan.

Pasal 40
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.

Pasal 41
1. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
2. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
3. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
4. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tuju) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
5. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

BAB XII
CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42
Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Pengurus Yayasan Ansharus Sunnah
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan ANSHARUS SUNNAH Garut , sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang belum diatur baik dalam AD maupun ART akan diatur melalui Peraturan Yayasan atau Peraturan Pengurus.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 12 Maret 2011

PEMBINA YAYASAN ANSHARUS SUNNAH GARUT

Ketua,

IMAN ARIF

Anggota – Anggota :
1. KIKI ABDUL MALIKI (ttd)
2. AEP RAKHMAT (ttd)
3. RIZNAL M NUR (ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Yayasan Ansharus Sunnah Garut
Sekretaris Pengurus

ttd
Yani Maryani